55 Juta Peserta JKN Tak Aktif, Komisi IX DPR RI Soroti Akses Layanan Kesehatan

JAMBIPRIMA.COM, JAKARTA – Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, menyoroti masih tingginya jumlah peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang berstatus tidak aktif. Kondisi tersebut dinilai menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah dan BPJS Kesehatan dalam memastikan masyarakat memperoleh akses layanan kesehatan secara merata.

Berdasarkan data yang terungkap dalam rapat kerja Komisi IX DPR RI bersama Kementerian Kesehatan, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, dan Direksi BPJS Kesehatan, jumlah peserta JKN yang terdaftar mencapai sekitar 284 juta jiwa. Namun, dari jumlah tersebut hanya sekitar 229 juta peserta yang berstatus aktif, sehingga masih terdapat sekitar 55 juta peserta yang belum dapat memanfaatkan layanan kesehatan secara optimal.

Dalam keterangannya yang dipublikasikan Parlementaria DPR RI, Kamis (11/6/2026), Nurhadi menilai capaian kepesertaan BPJS Kesehatan yang hampir mencapai 99 persen penduduk Indonesia tidak boleh hanya dilihat dari sisi angka administrasi semata.

Menurutnya, keberhasilan Program JKN seharusnya diukur dari kemampuan peserta dalam mengakses layanan kesehatan saat dibutuhkan, tanpa terkendala persoalan administrasi maupun status kepesertaan.

Ia juga menilai fokus pada tingginya angka kepesertaan belum cukup jika masih banyak masyarakat yang mengalami kesulitan ketika hendak menggunakan layanan BPJS Kesehatan. Karena itu, pemerintah dan BPJS Kesehatan didorong untuk lebih serius menyelesaikan persoalan peserta tidak aktif agar manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat.

Selain menyoroti status kepesertaan, Nurhadi juga mengangkat persoalan tunggakan iuran yang dialami sebagian peserta akibat keterbatasan ekonomi. Ia meminta komitmen pemutihan tunggakan bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan segera direalisasikan agar mereka dapat kembali memperoleh perlindungan kesehatan.

Menurutnya, masyarakat yang menghadapi kesulitan ekonomi tidak seharusnya kehilangan akses layanan kesehatan hanya karena terkendala persoalan administrasi.

“Jangan sampai mereka dihukum dua kali, sudah miskin, ketika sakit masih tidak bisa berobat karena persoalan administrasi. Selama masih ada puluhan juta peserta tidak aktif, maka masih ada pekerjaan rumah besar yang belum dituntaskan BPJS Kesehatan,” tegas Nurhadi. (Rhm)