BPK Temukan Sistim Kerjasama Manajemen Rumah Sakit Abundjani yang Tak Sesuai Ketentuan

JAMBIPRIMA.COM, MERANGIN - Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Jambi menemukan Sistem Informasi manejemen Rumah Sakit (SIMRS) Rumah sakit Abundjani yang Tidak Sesuai ketentuan.

Temuan itu ditemukan BPK terkait permasalah pembayaran jasa pengembangan SIM IT rumah sakit umum Abundjani yang mencapai Rp 101.100.00,00 per bulan yang dikeluarkan Rumah sakit Abundjani tahun 2020.

" Untuk pembayaran pertama dari tahun 2019, hasil pemeriksaan menunjukkan terdapat permasalahan terkait penyelenggaraan SIMRS dengan perjanjian Kerja Sama Operasi (KSO) antara RSD Kab dan PT ATM, " beber salah seorang anggota BPK Perwakilan Jambi.

Tak itu saja, Dia juga menyebutkan bahwa perencanaan penyelanggaraan SIMRS dengan perjanjian KSO antara Rsd Merangin dengan PT ATM tidak transparan dan tanpa pembahasan serta persetujuan DPRD.

"Rumah Sakit Merangin dengan PT ATM tidak transparan dan tanpa pembahasan serta persetujuan DPRD, " tambahnya.

Selain itu, Ia Juga menuding penyelenggaraan SIMRS dengan perjanjian KSO tidak tepat dan berindikasi menghindari metode tender.

"Perjanjian KSO tidak tepat dan berindikasi menghindari metode tender," singkatnya.

Bendahara BLUD, Irma saat dikonfirmasi diruang kerjanya membenarkan persoalannya dari BPK tersebut.

"Kalau saya ini perintah bayar iya saya bayar, selama 4 tahun," kata Irma.

Sementara, Direktur Rumah Sakit Abundjani Berman saat dikonfirmasi membantah adanya permasalahan tersebut. Dia mengatakan tidak ada permasalahan terkait temua BPK itu.

" Masalah biaya modul kami buat Ini termasuk lengkap, Ini bukan abal-abal.
Nah, Masalah uang itu urusan mereka.. bukan urusan kami," kata Berman.

Soal pembahasan anggaran, Berman mengatakan sudah dilakukan pembahasan di DPRD.

"Semua kami bahas di DPRD, BPK merekomendasikan pembenaran perbup.. baru berapa bulan selesai perbupnya, dan teguran lagi Bendahara harus jeli membayar, " tandasnya. (lan)