Jambione.com, JAMBI- Pemerintah kota Jambi mengaku sudah mendapatkan surat dari Kementerian Keuangan untuk menunda semua kegiatan yang bersumber dari dana alokasi khusus (DAK), baik fisik ataupun kegiatan lain. Hal itu disampaikan Walikota Jambi Syarif Fasha, Sabtu (4/4).
Fasha mengaku memaklumi hal tersebut karena dana tersebut dialihkan untuk penanganan dan pencegahan bencana korona. Akan tetapi pihaknya sangat menyayangkan, karena saat ini pemerintah daerah berjibaku menggunakan APBD masing-masing.
"APBD ini sangat minim sekali. Sampai hari ini, satu rupiah pun belum ada dana bantuan dari pemerintah pusat, yang katanya sudah mengalokasikan ratusan triliun itu," kata Fasha yang juga selaku Wakil Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Bidang Pembangunan.
Fasha menghimbau kepada pemerintah pusat jangan buat aturan terus.
"Sebentar buat surat ini, sebentar buat surat ini. Jangankan itu, Alat Pelindung Diri (APD) saja tidak kami dapatkan. APD dan rapid test sangat minim dibagi oleh pemerintah provinsi Jambi," kata Fasha.
Ia juga mengusulkan kepada pemerintah pusat, Satgas pusat (BNPB) dan juga presiden, kalau ingin membantu Satgas Covid-19 kabupaten/kota, langsung berikan kepada bupati atau walikota.
"Jangan melalui provinsi lagi. Karena kami mengalami hal-hal yang tidak adil. Kami yang di ujung tombak ini berjibaku sendiri untuk menyiapkan APD dan lain sebagainya. Sampai kami harus menyiapkan jejaring sosial supaya masyarakat kami tetap bisa makan," ujarnya.
Fasha mengatakan sejauh ini belum ada bantuan dari pusat. "Belum ada sampai saat ini, belum kami ketahui dalam bentuk apa. Yang kami tahu ada bantuan 2.400 rapid test yang diserahkan untuk pemerintah Provinsi Jambi. Tapi kami hanya mendapat 100. Provinsi dapat 2.000 APD, kami hanya diberi 50. Padahal mereka (Satgas Provinsi) melaporkan jumlah ODP kami ada 400 orang. Jadi ya sudahlah kami berjibaku dengan kemampuan kami masing-masing," pungkasnya. (ali)
